Followers

Blinking Blue Hello Kitty
Diberdayakan oleh Blogger.

Widi Widia

Widi Widia
RSS

Pages

9 Jenis Setan Menurut Islam

20.04 |

Umar al-Khattab r. a berkata, terdapat 9 jenis anak syaitan : 1. Zalituun Duduk di pasar / kedai Menggoda supaya manusia berbelanja lebih dan membeli barang-barang yang tidak perlu. 2. Wathiin Pergi kepada orang yang mendapat musibah supaya bersangka buruk terhadap Allah. 3. A'awan Menghasut sultan / raja / pemerintah supaya tidak mendekati rakyat. Terlena dengan kedudukan / kekayaan hingga terabaikan kebajikan rakyat dan tidak mau mendengar nasihat para ulama. 4. Haffaf Berkawan baik dengan kaki botol. Suka menghampiri orang yang berada di tempat-tempat maksiat (cth: disko, prostitusi, klub malam & tempat yg ada minuman keras). 5. Murrah Merusakkan dan melalaikan alloh dan orang yg suka muzik sehingga lupa kepada Allah. Mereka ini tenggelam dalam kemewahan dan glamour dsg. 6. Masuud Duduk di bibir mulut manusia supaya melahirkan fitnah, gosip, umpatan dan apa saja penyakit yg keluar dari kata-kata mulut. 7. Daasim (BERILAH SALAM SEBELUM MASUK KE RUMAH...) Duduk di pintu rumah kita. Jika tidak memberi salam ketika masuk ke rumah, Daasim akan bertindak agar terjadi keruntuhan rumahtangga (suami isteri bercerai-berai, suami bertindak ganas, memukul isteri, isteri hilang pertimbangan menuntut cerai, anak-anak didera dan pelbagai bentuk kemusnahan rumah tangga lagi). 8. Walahaan Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya ketika berwuduk dan solat serta ibadat-ibadat kita yg lain. 9. Lakhuus Merupakan sahabat orang Majusi yang menyembah api / matahari. Sumber : http://kodokoala.blogspot.com/2012/11/9-jenis-setan-menurut-islam.html

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments(0)
Diposting oleh Unknown

Imitasi

05.40 |


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-NYA makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Juga tidak lupa nabi nesar kiat, Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yaang lurus, semoga kita tetap istiqomah hingga akhir zaman. Makalah ini disusun sebagai pelengkap materi perkuliahan Pengantar Sosiologi. Kami sepenuhnya menyadari bahwa makalah ini memang masih jauh dari kesempurnaan.
Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan mendorong dalam pembuatan makalah ini. Mudah-mudahan Allah SWT dapat membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada kami.
Dengan segala hormat, kami mohon kritik dan sarannya untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang kepada semua pihak, dan semoga makalah ini ada manfaatnya untuk pihak-pihak yang lain.

Palembang, 11 April 2012
Penulis









BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dianugerahi akal atau pikiran untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu sendiri, untuk itu manusia berinteraksi dengan sesamanya yang dinamakan bermasyarakat. Proses berinteraksi ini dinamakan Interaksi sosial yang merupakan intisari kehidupan sosial, yang artinya kehidupan sosial tampak secara konkret dalam berbagai bentuk pergaulan seseorang dengan orang lain. Nah, proses interaksi ini dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, diantaranya imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.
Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang imitasi. Karena sekarang ini, di Indonesia proses imitasi kian hari semakin luas dan subjek yang paling dominan didalamnya adalah remaja yaitu salah satu kumpulan masyarakat yang rentan sekali untuk melakukan imitasi. Ini dikarenakan, remaja yang pada masanya ini sedang berusaha untuk mencari jati diri, berusaha membentuk kepercayaan dirinya, dan sedang berusaha memilah apa-apa yang baik untuk dilakukan demi masa depannya nanti.
1.2 Rumusan masalah
1.         Apa pengertian Imitasi?
2.         Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pengimitasian pada Remaja di Indonesia?
3.         Apa saja bentuk Pengimitasian yang terjadi pada Remaja di Indonesia?
4.         Sejauh manakah Perkembangan Imitasi pada Remaja di Indonesia?
5.         Apa saja dampak positif dari Pengimitasian tersebut?
6.         Apa saja dampak negatif dari Pengimitasian tersebut?






1.3  Tujuan permasalahan
Kami membahas tentang imitasi yang terjadi di Indonesia ini bertujuan agar kita tahu apa itu imitasi, mengapa imitasi perlu dibahas, dan seberapa besar pengaruhnya bagi kepribadian seseorang. Dan hendaknya setelah kita mengetahuinya, kita dapat mengidentifikasi sendiri apakah kita juga termasuk kelompok yang sering atau mungkin pernah melakukannya dalam kehidupan kita.
Dan hendaknya kita juga dapat mengetahui bagaimana cara menindaklanjuti jika kita melakukan imitasi yang sudah parah atau apakah imitasi yang kita lakukan adalah imitasi yang menguntungkan atau tidak. Dan bagaimana perkembangan lingkungan imitasi di masyarakat Indonesia sekarang ini.
Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah Agar kita sebagai mahasiswa dan sebagai penerus bangsa bisa memfilter budaya asing yang masuk serta dapat memupuk mental kita agar tidak mudah terbawa oleh arus negatif.













BAB II
PEMBAHASAN
2.1  Pengertian Imitasi
Imitasi merupakan salah satu faktor interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Selain imitasi, ada juga yang lainnya seperti sugesti, identifikasi, dan simpati. Namun, kali ini kami  hanya membahas imitasi saja. Imitasi berasal dari bahasa Inggris, imitation yang artinya tiruan atau peniruan. Jadi, imitasi adalah proses meniru orang lain mulai dari sikap, perilaku, gaya, cara berfikir, penampilan, keterampilan, kemampuan, dan lain-lain. Imitasi yang baik perlu didahului oleh penerimaan, penghormatan, pengaguman, dan lain-lain pada sesuatu yang hendak ditiru tersebut. Tindakan meniru ini mereka peroleh dengan cara belajar dan mengikuti perbuatan orang lain yang menarik perhatiannya.( buku SMA kelas X )
2.2  Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pengimitasian pada Remaja di Indonesia
a)      Memiliki minat perhatian yang cukup besar akan sesuatu hal yang menarik perhatiannya.
b)      Sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal–hal yang diimitasi.
c)      Dapat juga orang–orang mengimitasi suatu pandangan atau tingkah laku, karena hal itu mempunyai penghargaan sosial yang tinggi. Jadi, seseorang mungkin mengimitasi sesuatu karena ia ingin memperoleh penghargaan sosial di dalam lingkungannya.
d)     Mendapat pengaruh dari dunia sekitarnya seperti:
i.Media massa
Media massa juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya imitasi yaitu media cetak seperti koran dan majalah yang didalamnya memuat sesuatu berita atau informasi yang menarik untuk diikuti oleh pembacanya dan berusaha untuk menyamakan dirinya dengan sesuatu yang ia lihat itu dan mengaplikasikannya didalam kehidupannya, media televisi yang dapat menjangkau dunia luar dengan mudah dan cepat, media internet yang sekarang sangat digandrungi oleh hampir semua orang karena kita dapat mencari segala sesuatu yang kita inginkan dengan mudah dan cepat, cukup sekali klik maka kita langsung dapat menemukan apa yang kita cari.
ii.Lingkungan
Lingkungan disini termasuk masyarakat disekitar kita baik itu teman sebaya kita ataupun anggota keluarga kita. Mengapa teman sebaya termasuk didalamnya karena salah satu pendorong adalah untuk memasuki suatu kelompok agar kita diterima oleh di dalam lingkungan mereka kita harus bergaya seperti mereka, mengikuti seperti apa yang mereka suruh, sehingga kita mau mengikuti mereka dan membuat kita sama seperti mereka. Lalu anggota keluarga, ini sering tejadi pada anggota keluarga yang mudah atau yang memiliki sosok yang ia turuti seperti saudara atau orang tua mereka. Sosok yang mereka idolakan ini biasanya karena memiliki kharisma, prestasi, perilaku yang menurut mereka cocok dengan kepribadian mereka sehingga mereka berniat untuk mengikutinya atau mencontohkannya dalam kehidupan mereka.
iii.Masuknya budaya asing
Masuknya budaya asing di Indonesia melalui media massa seperti televisi, majalah, dan internet yang dapat dijumpai dan diikuti kapan saja oleh semua orang. Budaya asing yang masuk sekarang dominannya adalah budaya barat, budaya timur, dan yang baru beberapa tahun terakhir ini masuk yaitu budaya korea yang masuk melalui produk hiburan seperti drama, lagu dan film, umumnya pengkonsumsi drama itu adalah kaum remaja.
2.3  Apa saja bentuk pengimitasian pada remaja di Indonesia?
a)                  Gaya hidup
b)                  Bahasa

2.4  Sejauh manakah Perkembangan Imitasi pada Remaja di Indonesia?
a.       Gaya hidup
Dewasa ini, gaya hidup sering disalahgunakan oleh sebagian besar remaja. Apalagi para remaja yang berada dalam kota Metropolitan. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja, mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Jika mereka dapat memfilter dengan baik dan tepat, maka pengaruhnya juga akan positif. Namun sebaliknya, jika tidak pintar dalam memfilter mode dari orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri.
Salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah " Berpakaian ". Masalah berpakaian para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Karena, sebagian remaja Indonesia khususnya, dalam berpakaian selalu mengkuti mode yang berlaku. Bahkan yang lebih menyedihkan, di stasiun-stasiun tv banyak ditampilkan contoh gaya hidup dalam berpakaian para remaja yang mengikuti mode orang barat. Otomatis bukan hanya remaja Metropolitan saja yang mengikuti mode tersebut, tetapi juga orang-orang yang berada dalam perkampungan atau pedalaman. Dan sebagian besar remaja Indonesia belum dapat memfilter budaya tersebut dengan baik.
Selain budaya barat, yang lagi marak-maraknya sekarang adalah budaya korea yang disebut dengan “Demam Korea”. Kita akan melihat bahwa hampir keseluruhan dari mereka sekarang sedang mengidap demam Korea.  Gejalanya mudah dilihat. Curi dengarlah perbincangan sehari-hari mereka. Apalagi kalau bukan seputar film terbaru aktor, aktris korea  yang putih, tampan, cantik. Juga tentang lagu-lagu terbaru dari boyband, girlband Korea yang suka menari-nari itu.
Lalu lihatlah tingkah laku dan gaya mereka. Mereka sudah mengimitasi diri menjadi ke-korea-korea-an pula. Gaya rambut persis artis korea a, b, c yang sedang ngetop-ngetopnya. Baju mirip artis korea yang dilihat di drama terbaru yang mereka tonton.

Fashion terbaru dari luar negeri secepat kilat masuk dalam gaya berbusana wanita Indonesia. Perawatan tubuh bahkan bukan lagi mutlak wilayah kaum perempuan. Lelaki pun berbondong-bondong menjadikannya gaya hidup. Dan munculah istilah metroseksual, yang sudah bisa dipastikan mengimitasi dari fenomena yang sedang hot di luar negeri sana.

Munculah gaya pakaian ala Harazuku style yang sempat booming diimitasi banyak anak muda. Model rambut, makanan, musik, film juga mendadak digemari masyarakat. Sekali lagi, pola hidup konsumerisme semakin subur perkembangannya di negara kita akibat sikap imitatif tadi. 

b.      Bahasa
Remaja kita sekarang ini seperti anak kecil sampai orang dewasa sudah banyak yang fasi memakai bahasa asing seperti bahasa Inggris, menurut mereka kalau tidak memakai bahasa Inggris maka tidak gaul dan untuk kursus bahasa asing pun sudah banyak disediakan tempat-tempatnya, bahkan bahasa Inggris pun sudah menjadi pelajaran wajib bagi seiap jenjang pendidikan dan termasuk pelajaran yang di uji nasional-kan, ini merupakan tuntutan juga bagi negara kita karena kita harus menyiapkan generasi kita untuk siap di ranah dunia, maka dari itu mereka harus paham bahasa yang dipakai dunia agar kita dapat berkomunikasi dengan warga negara lain.
Dan yang baru-baru ini melejit yaitu bahasa korea, yaitu mereka berpura-pura menjadi orang  Korea. Mereka menghafal satu dua kata bahasa korea dan dengan bangga menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Maka jangan heran mendengar mereka berkata Kamsahamnida untuk “berterima kasih”,  Anneyeong Haseyo untuk “halo” atau “hai”, chukae untuk “selamat”, Saranghaeyo untuk “aku cinta kamu” dan Bogosipo untuk “aku rindu kamu”. Bagi mereka sekarang kata itu lebih gaul untuk digunakan. Bahasa Indonesia? Wah, sudah terlalu kuno untuk mereka.

Ada pula yang mulai mengganti nama mereka agar ‘berkesan Korea’. Mereka menambahkannya sebagai nama asli pada akun facebook atau jejaring sosial lain. Pada keseharian pun mereka menggunakan nama imitasi itu sebagai panggilan dengan sesama teman. Ada  Ina Hyung Min, Gita Sinhye, Riri Hyeong, Yunijar Choi Sang Jin, April Geun Seuk dan apalagi lagilah sekreatif mereka. Semakin berkesan korea nama yang digunakan, maka semakin keren dan gaul si pemilik nama.

Ini sangat disayangkan, karena remaja-remaja sekarang lebih menganggap bahwa nama pemberian orangtua mereka tidak gaul dan merasa minder jika namanya adalah nama yang sering dijadikan ejekan.

2.5  Dampak positif dari pengimitasian
1.      Proses imitasi bukanlah sesuatu yang buruk, jika yang diimitasi adalah sesuatu yang baik dan membangun untuk dijadikan contoh dalam meningkatkan kualitas diri. Tepatnya jika yang diimitasi adalah hal-hal positif dari pola pikir dan gaya hidup suatu bangsa.  Ironisnya, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya.
2.      Masyarakat semakin pintar dalam proses imitasi tetapi sungguh sangat disayangkan bukanlah dalam hal-hal membangun. Bukankah banyak hal positif yang sangat bisa dicontoh dari negara Jepang dan negara barat? Tapi mengapa hanya fashion dan gaya hidup yang menjadi nomor satunya. 
3.      Sikap disiplin, kerja keras ala masyarakat Jepang sangat tepat untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakat kita guna perbaikan kualitas kerja. Begitu juga dengan sikap tepat waktu, kemandirian, kompetitif khas dari budaya masyarakat Amerika amatlah postif untuk ditiru. Selain itu, banyak lagi hal positif yang lebih bermanfaat untuk ditiru daripada sekedar menjadi konsumen produk luar negeri.
4.      Budaya membaca dari masyarakat Amerika dan Jepang merupakan hal paling penting yang mestinya mendapat perhatian masyarakat kita.  Kebiasaaan membaca di negara-negara tersebut telah dimulai sejak usia dini. Sehingga setelah menamatkan bangku sekolah menengah atas, siswa sekolah sudah berhasil menamatkan ratusan judul buku dan menyelesaikan puluhan karya tulis.

2.6  Dampak negatif dari pengimitasian
1.      Lunturnya budaya lama atau budaya asli bangsa kita sendiri
2.      Tidak bersikap terbuka terhadap budaya sendiri
3.      Cenderung bersikap kebarat-baratan (karena kita budaya orang Timur)
4.      Tidak bersikap simpati terhadap budaya sendiri
5.      Menghilangkan jati dirinya sendiri yang sesunggunhya












BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Kita dapat mengetahui apakah kita termasuk orang pengkonsumsi imitasi
2. Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh budaya luar bagi bangsa kita sendiri
3. untuk kedepannya kita bisa memilah dan dapat memfilter terhadap budaya asing yang masuk.
4. Dapat bersikap lebih kolektif terhadap budaya-budaya baru.

3.2 Saran
1. Dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk    dalam negeri.
2. Harus selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.
3. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.
4. Stasiun televisi hendaknya dapat memfilter dulu apa-apa yang layak untuk di tayang dan pemilihan waktu penayangannya harus tepat dan di pikirkan.
5. Orang tua harus dapat mengawasi tentang apa yang dilakukan anak-anak mereka didepan media yang serba canggih sekarang ini.
6. Orang tua harus memunyai pengetahuan tentang teknologi canggih sekarang ini agar dapat mengontrol anak-anak mereka.
7. memberikan pengetahuan dan nilai-nilai positif dari budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut kepada siswa sedini mungkin, bisa menjadi teladan mereka dalam bersikap dan berpandangan.

DAFTAR PUSTAKA
http://nabahagia.wordpress.com/2012/03/22/pengaruh-budaya-asing-terhadap-fashion-di-indonesia/
http://rahayusuciati.wordpress.com/2007/08/12/imitatif-yang-tak-positif/
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_sosiologi_dan_ilmu_sosial_dasar/bab3_proses-proses_sosial_dan_interaksi_sosial.pdf
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/885/2259
Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2157404-pengaruh-perubahan-sosial-dan-dampaknya/#ixzz19iCbhYsw






  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments(2)
Diposting oleh Unknown

Badan Legislatif

05.13 |


Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-NYA makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Juga tidak lupa kepada Rasulullah kita, Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus, semoga kita tetap istiqomah hingga akhir zaman. Makalah ini disusun sebagai pelengkap materi perkuliahan Perkembangan Peserta Didik. Kami sepenuhnya menyadari bahwa makalah ini memang masih jauh dari kesempurnaan.
Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan mendorong dalam pembuatan makalah ini. Mudah-mudahan Allah SWT dapat membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada kami.
Dengan segala hormat, kami mohon kritik dan sarannya untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang kepada semua pihak, dan semoga makalah ini ada manfaatnya untuk pihak-pihak yang lain.

Palembang, 14 Maret 2012

Penulis







Badan Legislatif

A.    Pengertian Badan Legislatif
Badan legislatif adalah struktur politik yang berfungsi mewakili warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan negara. Legislatif itu sendiri berasal dari kata “legislate” yang berarti lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena itulah lembaga legislatif sering dinamakan sebagai badan atau dewan perwakilan rakyat. Nama lain yang sering dipakai juga adalah parlemen, kongres, ataupun asembli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi yang menunjuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas dari eksekutif.

B.     Badan Legislatif di Indonesia
Melalui UUD 1945, dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPRD I, DPRD II), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Badan-badan ini memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie dalam Beddy Irawan Maksudi menyebut Indonesia setelah amandemen IV UUD 1945, Indonesia merupakan sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat.
Untuk perbandingan, dapat kita lihat dari sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Di Negara tersebut kekuasaan legislative ada di tangan kongres. Kongres terdiri atas The House of Representatives dan Senates. Anggota  The House of Representatives terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota Senates terdiri atas wakil-wakil Negara bagian. Kongres tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai badan tersendiri sebab ia hanya ada berkat gabungan antara anggota The House of Representatives dan Senates. Sementara di Indonesia, ada tiga lembaga perwakilan yang diakui konstitusi, yaitu MPR, DPR dan DPD.


1.      MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MPR merupakan struktur legislatif yang berkedudukan di tingkat pusat. Setelah amandemen UUD 1945 ke-4 pada tanggal 10 Agustus 2002, maka MPR RI sebagai kelembagaan Negara, tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga  tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar,” sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan DPD yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.
Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang yang terdiri atas 550 orang anggota DPR dan 128 orang anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR 5 tahun dan bersamaan pada saat anggota DPR dan anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Tugas dan wewenang MPR di atur dalam pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi :
1)      Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2)      Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3)      Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Dari pasal di atas dapat di jabarkan lagi bahwa tugas dan wewenang MPR tersebut meliputi (dalam UU No. 27 Tahun 2009 pada pasal 4) :
a.       Mengubah dan menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945.
b.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum (pemilu).
c.       Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
d.      Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.
e.       Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
f.       Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Selain tugas dan wewenang tersebut anggota MPR memiliki hak pada pasal 9, diantaranya adalah sebagai berikut :
a.       Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945.
b.      Menetukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
c.       Memilih dan dipilih.
d.      Membela diri.
e.       Hak imunitas.
f.       Hak protokoler.
g.      Hak keuangan dan administratif.
h.      Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota Negara.
Selain mempunyai hak, MPR juga memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 pada pasal 10 :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan
e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
2.      DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang di pilih melalui pemilihan umum. Dan dalam membentuk undang-undang tersebut DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden.
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut (dilihat dari UUD 1945) :
a.       Legislatif (DPR) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
Hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 7B ayat 1 yang menyatakan “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
b.      DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang.
Hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”
Dan juga terdapat dalam Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”
c.       Di dalam DPR menetapkan rancangan undang-undang, tidak di sahkan oleh Presiden Rancangan Undang-Undang tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 ayat 5 yang menyatakan “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”
d.      Setiap anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
Hal ini termuat di dalam UUD 1945 Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.
Fungsi dari DPR adalah fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memilki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”.
a.       Fungsi legislasi adalah fungsi yang dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
b.      Fungsi penganggaran adalah fungsi yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau  tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-unang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
c.       Fungsi pengawasan yaitu fungsi yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Dalam rangka fungsi sebagai pengawas, Pasal 11 UUD 1945 menentukan pula:
1)      Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
2)      Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkaitdengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
3)      Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Selain itu terdapat pula dalam Pasal 13 ayat 2 dan 3 yaitu :
2)      Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
3)      Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain itu terdapat pula dalam Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Presiden member amnesty dan abolisi dengan memperhatiakan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”
Hak DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sebagaimana yang termuat di dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 2 yang menyatakan ”Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”.
a.       Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebjakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampakluas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b.      Hak angket hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c.       Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
  • Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
  • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selain hak DPR tersebut anggota DPR pun memiliki hak selaku perseorangan, hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 3 dan 4 yang memuat :
3)      Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4)      Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dwan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.


Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diantaranya adalah :
  1. Hak mengajukan rancangan undang-undang adalah hak setiap anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang.
  2. Hak mengajukan pertanyaan adalah hak setiap anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden baik yang disusun secara lisan/tulisan, singkat, jelas dan dismpaikan kepada pimpinan DPR.
  3. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak setiap anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang diicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
  4. Hak smemilih dan dipilih adalah hak setiap anggota DPR untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelangkapan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
  5. Hak membela diri adalah hak setiap anggota DPR untuk melakukan pembelaan diri dan/atau member keterangan kepada Badan Kehormatan DPR atas tuduhan pelanggaran Kode Etik atas dirinya.
  6. Hak imunitas adlah hak setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukan secara lisan ataupun tertulus dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib DPR dan KOde Etik anggota dewan.
  7. Hak protokoler adalah hak setiapanggota DPR bersama pimpinan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  8. Hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota DPR untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan selaku wakil rakyat.
Untuk lebih lengkapnya mengenai tuga dan wewenang DPR, diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 pada pasal 71 sebanyak 20 ayat, hak DPR terdapat pada pasal 78 sebanyak 8 ayat dan kewajibannya terdapat pada pasal  79 sebanyak 11 ayat.

3.      DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan maksud untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerah-daerahnya, sehingga memperkuat kesatuan nasional.
Kewenangan yang dimiliki oleh DPD termuat di dalam UUD 1945 Pasal 22D yang menyatakan :
1)      DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dn sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2)      DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemerakan dan pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
3)      DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada PDR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

DPD mempunyai fungsi yang terdapat pada UU No.27 Tahun 2009 pada pasal 223, yaitu:
a.       pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b.      ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c.       pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
d.      pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

DPD mempunyai tugas dan wewenang dalam UU No.27 Tahun 2009 pada pasal 224, yaitu:
a)      dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b)      ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c)      ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d)      memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e)      dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f)       menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g)      menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
h)      memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
i)        ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
DPD mempunyai hak:
1)      mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2)      ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3)      memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang  yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
4)      melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.










Daftar Pustaka
UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
UU No.27 Tahun 2009 (PDF)
Maksudi, Bedddy Iriawan. 2011. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

















Tugas, Fungsi dan Kewenangan Legislatif di Indonesia

Disusun oleh : kelompok 1
Nama :
1.   Riduan (06111005012)
2.   Intan Furwanti (06111005025)
3.   Sawalia (06111005033)
4.    Widiawati (06111005037)
5.   Desti Asriyani (06111005038)
6.   Bayu Agung Wibowo (06111005046)
7.   Nurliana (06081005028)


Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Sriwijaya
Tahun 2011/2012

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments(0)
Diposting oleh Unknown
Langganan: Postingan (Atom)